Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Abdussalam Shohib, meminta agar pemerintah menilai kembali keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Ia berpendapat bahwa penting untuk mengevaluasi langkah tersebut agar tetap berpihak pada kepentingan dan kemerdekaan Palestina.
Gus Salam, sapaan akrabnya, mempertanyakan sejauh mana keanggotaan dalam BoP memengaruhi perjuangan Palestina. Menurutnya, BoP lahir dan dipimpin oleh mantan pemimpin Amerika Serikat, Donald Trump, setelah Gaza mengalami kerusakan parah akibat agresi militer.
Keberadaan Board of Peace dan Implikasinya
Gus Salam menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah lembaga resmi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Amerika Serikat selama ini diketahui memiliki pandangan yang memihak kepada Israel dalam konflik yang berkepanjangan ini.
“Donald Trump berperan sebagai ketua dan mewakili presiden negaranya dalam BoP. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, karena seseorang dengan dua wajah memiliki kekuasaan veto yang sangat berpengaruh,” ujarnya.
Kondisi ini berpotensi mengakibatkan kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam BoP terancam oleh keputusan ketua lembaga tersebut. Gus Salam menekankan bahwa situasi ini tidak mendukung prinsip kedaulatan dan perjuangan rakyat Palestina.
Pandangan Geopolitik Ulama dalam Mendukung Palestina
Sebagai mantan Katib Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Salam mengungkapkan bahwa para kiai dan ulama dari pesantren memiliki wawasan geopolitik yang baik. Mereka secara konsisten menempatkan kedaulatan bangsa Palestina sebagai hal yang utama.
Ia mengingatkan bahwa komitmen ulama NU terhadap Palestina telah ada sejak jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tanggal 19 Ramadhan 1938, Ketua Umum PBNU saat itu, KH Mahfudz Siddiq, menyerukan organisasi Islam untuk bersatu dalam mendukung rakyat Palestina.
“Seruan itu mengajak umat Islam untuk berjuang demi kehormatan agama dan kemerdekaan tanah Palestin dari penjajahan dan konspirasi zionisme,” imbuh Gus Salam.
Sikap tegas ini menjadi dasar bagi jam’iyyah NU dalam memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada Palestina. Meskipun pada zaman itu terdapat larangan dari penguasa Hindia Belanda, para kiai NU tetap berupaya untuk menggalang solidaritas dan bantuan.
Solidaritas rakyat Indonesia terhadap Palestina terus berlanjut hingga kini dengan berbagai bentuk, seperti pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit dan masjid, serta bantuan kemanusiaan yang mendukung pertahanan moral rakyat Palestina. Dukungan ini tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga menunjukkan hubungan timbal balik yang kuat.
