Pemerintah Kota Batam sedang mengevaluasi opsi moratorium terkait retribusi parkir tepi jalan sebagai bagian dari strategi fiskal dalam APBD Perubahan 2025. Rencana ini muncul di tengah upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor parkir yang dinilai masih belum maksimal.
Melihat fakta yang ada, target pendapatan dari retribusi parkir dalam draf APBD Perubahan mengalami lonjakan. Namun, di sisi lain, DPRD Batam memberikan dorongan untuk menghentikan sementara pungutan ini demi evaluasi lebih lanjut. Hal ini mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap efektivitas sistem yang ada saat ini.
Menggali Lebih Dalam Kebijakan Retribusi Parkir
Kebijakan retribusi parkir selalu menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan pemangku kebijakan. Dalam rapat terbaru, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengemukakan bahwa pernyataan dari DPRD Batam mendorong untuk melaksanakan moratorium selama tiga bulan. “Kita akan lihat bagaimana dampaknya selama periode tersebut,” ujarnya.
Proses evaluasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai pengelolaan parkir di Batam. Selama ini, realisasi pendapatan dari sektor parkir hanya mencapai sekitar 40 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan adanya ruang perbaikan yang signifikan yang perlu diperhatikan. Moratorium ini juga membuka peluang untuk memperbaiki tata kelola, demi menciptakan transparansi dalam retribusi parkir yang sering menjadi sorotan publik.
Strategi dan Implikasi dari Moratorium Retribusi Parkir
Salah satu langkah penting yang dipertimbangkan adalah apakah kebijakan moratorium ini akan diterapkan dalam APBD Perubahan saat ini atau ditunda hingga APBD murni tahun berikutnya. Penilaian mendalam perlu diterapkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak mengganggu kestabilan keuangan daerah.
Pemkot Batam juga menyadari pentingnya memperbaiki sisi lain dari sistem pendapatan daerah. Amsakar menyatakan, “Aspek pendapatan yang harus dibenahi adalah soal parkir kita.” Ini menunjukkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi, serta komitmen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.
Sebagai penutup, kebijakan moratorium diharapkan tidak hanya menghentikan pungutan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menyusun strategi yang lebih baik untuk pengelolaan parkir ke depannya. Dengan langkah evaluasi yang matang dan keterlibatan masyarakat, diharapkan akan tercipta sistem pendapatan daerah yang lebih transparan dan efisien.
