DIS
Pada tanggal 4 November 2025, Plh Sekretaris Daerah Kepri, Adi Prihantara, mengikuti audiensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara berbagai instansi terkait dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan proyek infrastruktur strategis di Kepulauan Riau.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memantau serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proyek infrastruktur yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yang diharapkan mencapai 8% pada tahun 2029.
Pentingnya Koordinasi dalam Pembangunan Infrastruktur
Koordinasi antar instansi sangatlah penting dalam konteks pembangunan infrastruktur. Dalam sambutannya, Adi Prihantara menekankan komitmen provinsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada triwulan II tahun ini berhasil mencapai 7,12%. Ini adalah angka tertinggi di Sumatera dan yang ketiga secara nasional. Melalui audiensi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kepri dapat terus meningkat dengan cara yang terencana.
Koordinasi yang baik antara Kementerian PPN/Bappenas dan pemerintah daerah menjadi krusial untuk mengatasi hambatan yang ada, dan merumuskan solusi yang cepat dan efektif. Dengan begitu, inisiatif pembangunan infrastruktur tidak terhambat, dan dapat berjalan sesuai rencana, memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Berkaitan dengan upaya peningkatan infrastruktur, Adi juga menyebutkan rencana pemugaran bandara di Karimun dan pembangunan waduk di Bintan sebagai bagian dari upaya untuk menarik investasi lebih lanjut. Selain itu, penerapan wilayah Free Trade Zone (FTZ) di Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, bahkan hingga ke pulau-pulau terluar.
Dirjen Infrastruktur Bappenas, Abdul Malik, juga menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya akan memberikan dampak positif pada ekonomi daerah, tetapi juga pada perekonomian nasional. Sebuah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 8% di tahun 2029.
Melalui langkah konkret dalam pembangunan infrastruktur, diharapkan akan tercipta peluang kerja yang lebih banyak bagi masyarakat lokal, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Inisiatif ini pun perlu diimbangi dengan pemberdayaan masyarakat agar mereka turut berkontribusi dalam pembangunan wilayah masing-masing.
Dengan adanya audiensi dan diskusi ini, diharapkan semua yang terlibat bisa memahami tujuan yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur, serta dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat.
