Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Komisi II DPRD Kota Batam memberikan penggambaran jelas tentang dampak penutupan akses jalan Genta 1 di kawasan Batu Aji. Dalam pertemuan yang dinamis ini, warga dan pelaku UMKM menyampaikan keluhan serta harapan mereka. Penutupan akses jalan, yang telah berlangsung sekitar tujuh bulan, bukan hanya masalah lalu lintas, tapi juga mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat.
Penutupan jalan ini diambil oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga berdasarkan analisis keselamatan lalu lintas. Namun, ketidakhadiran kedua dinas dalam RDP ini memicu ketidakpuasan di kalangan peserta, yang berharap mendapatkan penjelasan langsung mengenai tindakan tersebut. Permasalahan ini sangat penting, mengingat dampaknya terhadap ekonomi lokal, terutama bagi pelaku UMKM yang sangat bergantung pada aksesibilitas.
Dampak Ekonomi akibat Penutupan Jalan
Selama RDP, warga yang terlibat mengungkapkan bagaimana penutupan akses jalan berdampak signifikan terhadap usaha kecil mereka. Linda, salah satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Genta 1, mengungkapkan bahwa omzet yang diperolehnya menurun drastis setelah jalan ditutup. Baginya, usaha ini bukan sekadar sumber pendapatan, melainkan juga penopang kehidupan keluarganya. “Ketika jalan ditutup, kami kehilangan penghasilan. Kami minta agar jalannya dibuka kembali,” ujarnya dengan nada harap.
Selain itu, Devi, pemilik toko sembako, mengaku terpaksa tutup total karena tidak ada pembeli yang melintas di depan tokonya. “Sejak penutupan, pendapatan kami hilang, tetapi kebutuhan keluarga tetap ada,” tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak hanya berdampak pada pendapatan, tetapi juga pada kesejahteraan keluarga.
Menemukan Solusi Bersama untuk Keberlangsungan Ekonomi
Jelas bahwa penutupan akses jalan tidak hanya berimbas pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi nilai properti di kawasan tersebut. Imam Sucipto, selaku Imam Masjid Darussalam, menyoroti bahwa nilai rumah di sekitarnya turun akibat akses yang semakin jauh. Dalam tanggapannya, Ketua Komisi II, Safari Ramadhan, berjanji akan meminta penjelasan lebih lanjut dari dua instansi terkait. Ia menekankan pentingnya menemukan solusi yang memperhatikan keselamatan lalu lintas serta mendukung keberlangsungan UMKM.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas UMKM Batam, Salim Putra, hanya dapat meneruskan informasi teknis dari instansi lain. Ia menegaskan bahwa keselamatan dan keberlangsungan ekonomi harus berjalan beriringan. Anggota Komisi II lainnya, Mustofa, menambahkan bahwa pihak legislatif berkomitmen untuk mencari titik tengah yang tidak merugikan kedua pihak.
Mempertimbangkan semua pendapat dan keluhan yang muncul, Setia Putra Tarigan menyatakan bahwa Komisi II akan mengundang kembali Dishub, Bina Marga, dan Polresta Barelang untuk RDP lanjutan agar penjelasan teknis dapat didiskusikan dengan lebih mendalam. “Kami ingin menjalankan dialog yang konstruktif dengan semua pihak sehingga keputusan yang diambil mampu meminimalisir polemik baru,” ungkapnya.
Penting untuk diingat bahwa masalah ini tidak akan berhenti di sini. Umi Kalsum, salah satu anggota Komisi II, menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal persoalan ini hingga menemukan solusi yang sjk untuk masyarakat. “Keluhan warga harus ditindaklanjuti. Komisi II berkomitmen untuk membawa masalah ini ke rapat pimpinan dan menargetkan penyelesaian dalam waktu dekat,” jelasnya.
RDP ditutup dengan harapan akan berlangsungnya pertemuan lanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah merumuskan keputusan yang adil, aman, dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam konteks ini, keterlibatan semua pihak menjadi krusial agar solusi yang dihasilkan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
