Kepala BPS Provinsi Kepri Margaretha Ari Anggorowati mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 7,12 persen pada triwulan II tahun 2025. Angka ini menempatkan Kepri sebagai yang tertinggi di Pulau Sumatera dan ketiga secara nasional. Pertumbuhan ini mencerminkan daya saing Kepri yang tinggi, menjadikannya salah satu motor ekonomi nasional.
“Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Kepri memiliki daya saing tinggi dan menjadi salah satu motor ekonomi nasional,” kata Margaretha saat kegiatan penandatanganan komitmen bersama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Aula Wan Seri Beni, pada Senin (3/11/2025).
Pentingnya Sensus Ekonomi untuk Peta Ekonomi
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah penting untuk memetakan struktur ekonomi, daya saing usaha, dan kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional. Sensus ini merupakan kegiatan kelima yang dilaksanakan sejak 1986, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, ini menjadi bagian dari siklus 10 tahunan sensus nasional.
Margaretha menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan berfungsi sebagai instrumen penting untuk menggambarkan peta perekonomian wilayah. Melalui sensus ini, informasi mengenai daya saing usaha, penerapan ekonomi digital dan hijau, serta tantangan dunia usaha dalam menghadapi perubahan ekonomi global akan terungkap. Dengan demikian, Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang kondisi ekonomi di Kepri.
Komitmen Bersama untuk Mewujudkan Sensus Ekonomi Sukses
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Pusat Statistik telah menandatangani komitmen bersama pada 3 November 2025 untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pentingnya kegiatan ini bagi pembuatan kebijakan publik yang tepat berdasarkan data yang akurat. Dalam penandatanganan tersebut, berbagai pemangku kepentingan juga turut hadir, di antaranya dari dunia usaha, pendidikan, dan lembaga ekonomi lainnya.
Gubernur Ansar menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi bertujuan untuk menghasilkan data ekonomi yang lengkap dan terkini, yang kemudian dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan publik yang lebih efektif. Beliau mengingatkan bahwa banyak kebijakan publik yang selama ini tidak optimal disebabkan oleh kurangnya data yang mendukung. Dengan Sensus Ekonomi 2026, diharapkan dapat terwujud satu data Indonesia yang dapat memperkuat arah pembangunan ekonomi daerah.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk berkolaborasi dengan BPS dalam memberikan data yang akurat dan lengkap. “Data yang valid menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, menyusun perencanaan, hingga menentukan intervensi strategis pemerintah,” tegasnya. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari pemangku kepentingan dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, serta pentingnya pelaksanaan sensus ini bagi pembangunan ekonomi yang lebih baik.
Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan; melainkan juga merupakan upaya strategis untuk membangun arah pembangunan berbasis data. Dengan data yang valid, kebijakan dapat menjadi lebih tepat sasaran, sehingga perekonomian sebuah daerah dapat diperkuat dan daya saing meningkat. Kepri diharapkan dapat menjadi provinsi yang sejahtera dan berbasis data.
Melalui komitmen bersama, para pemangku kepentingan sepakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menciptakan kolaborasi lintas sektor, memfasilitasi akses dan keamanan petugas BPS dalam pendataan unit usaha, serta berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini tidak hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga bagi pelaku usaha agar mereka memberikan data dengan cara yang akurat dan tepat waktu.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan dengan baik sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebijakan dan investasi yang lebih optimal. Membangun forum komunikasi antara BPS, pemerintah, dan dunia usaha juga menjadi langkah strategis untuk memastikan terwujudnya arah pembangunan yang berdaya saing dan berbasis data di Kepri.
