Penerimaan dari sektor ekonomi digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hingga akhir September 2025, total penerimaan mencapai Rp42,53 triliun, yang berasal dari berbagai sumber pajak seperti PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak aset kripto, dan pajak layanan keuangan teknologi (fintech). Angka ini mencerminkan potensi besar yang dimiliki oleh sektor digital untuk kontribusi terhadap pendapatan negara.
Berdasarkan data yang tersedia, penerimaan dari PPN PMSE menyumbang porsi terbesar dalam total tersebut, yaitu sebesar Rp32,94 triliun. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang beroperasi dalam ekosistem digital mendaftarkan dan membayar pajak, yang berarti perekonomian digital semakin diakui dan didukung oleh regulasi yang ada. Apakah ini menjadi tanda bahwa sektor digital akan terus tumbuh dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian?
Penerimaan Pajak dari PMSE dan Aset Kripto
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari PMSE tidak hanya sekadar angka, melainkan mencerminkan bagaimana dinamika perdagangan online berkembang pesat di Indonesia. Sampai dengan September 2025, pemerintah telah menunjuk 246 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE dengan klaim adanya lima penunjukan baru, mencakup perusahaan-perusahaan global yang beroperasi di bidang tersebut. Dari penunjukan baru ini, diharapkan akan muncul kepatuhan yang lebih baik dalam pemungutan pajak, serta peningkatan transparansi di pasar digital.
Selain itu, penerimaan pajak kripto yang telah mencapai Rp1,71 triliun menjadi bukti lain dari semakin meluasnya ruang lingkup ekonomi digital. Dengan PPh 22 dan PPN DN berkontribusi pada total pajak, ini menunjukkan perlunya peningkatan regulasi dalam sektor ini. Penerimaan yang tersusun dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan yang stabil, yang mencerminkan bahwa pemilik aset kripto telah mulai menyadari pentingnya kewajiban perpajakan mereka.
Penerimaan Pajak Fintech dan SIPP
Pajak dari sektor finansial teknologi (fintech) juga menunjukkan angka yang mencolok dengan total Rp4,1 triliun. Setoran dari pajak ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak atas bunga pinjaman. Angka-angka ini mencerminkan bagaimana masyarakat semakin memilih fintech sebagai alternatif solusi keuangan, serta menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya kepatuhan terhadap pajak. Sebagai contoh, PPh 23 atas bunga pinjaman meningkat seiring dengan bertumbuhnya pengguna layanan pinjaman online.
Penerimaan dari Pajak SIPP mencapai Rp3,78 triliun, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem pengadaan juga mulai terintegrasi dengan baik dalam pengelolaan pajak. Semua penerimaan ini berkontribusi secara signifikan terhadap kas negara, dan jika dikelola dengan baik, bisa menjadi modal untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, menggarisbawahi bahwa angka realisasi Rp42,53 triliun merupakan indikasi nyata bahwa ekonomi digital kini menjadi motor penggerak baru dalam penerimaan pajak Indonesia. Ke depannya, otoritas akan terus memastikan bahwa berbagai potensi dalam sektor digital tidak hanya terakomodasi, tetapi juga dikelola dalam sistem perpajakan yang adil dan efisien.
